 |
| Ketua APDESI Pesbar Arief Mufti. |
Radarpesbar.com – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), berencana akan mengerahkan massa untuk menggelar aksi damai ke gedung DPRD Kabupaten setempat untuk mempertanyakan kinerja DPRD Pesbar.
Terutama sesuai dengan poin laporan yang telah disampaikan APDESI Kabupaten ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Lampung pada 31 Januari 2019 lalu yakni, terkait dengan dugaan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran DPRD Kabupaten Pesbar tahun anggaran 2017-2018 pada mata anggaran kegiatan Bimtek, Studi Banding dan Reses anggota DPRD Kabupaten Pesbar.
Demikian disampaikan ketua APDESI Pesbar, Arief Mufti, Minggu (3/2). Menurutnya, rencana aksi damai dengan ngelurug gedung kantor DPRD Pesbar itu sesuai kesepakatan seluruh pengurus APDESI Kabupaten dan Kecamatan serta Peratin di Kabupaten setempat.
“ Jadwal aksi damai itu belum kita tentukan, masih akan musyawarahkan terlebih dahulu, tapi mungkin di Februari ini. Yang pasti kalau rencananya sudah ada,” katanya.(yayan/d1n)
Terutama sesuai dengan poin laporan yang telah disampaikan APDESI Kabupaten ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Lampung pada 31 Januari 2019 lalu yakni, terkait dengan dugaan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran DPRD Kabupaten Pesbar tahun anggaran 2017-2018 pada mata anggaran kegiatan Bimtek, Studi Banding dan Reses anggota DPRD Kabupaten Pesbar.
Demikian disampaikan ketua APDESI Pesbar, Arief Mufti, Minggu (3/2). Menurutnya, rencana aksi damai dengan ngelurug gedung kantor DPRD Pesbar itu sesuai kesepakatan seluruh pengurus APDESI Kabupaten dan Kecamatan serta Peratin di Kabupaten setempat.
“ Jadwal aksi damai itu belum kita tentukan, masih akan musyawarahkan terlebih dahulu, tapi mungkin di Februari ini. Yang pasti kalau rencananya sudah ada,” katanya.(yayan/d1n)
Selengkapnya Baca Edisi Cetak Radar Lambar-Radar Pesbar, Senin 4 Februari 2018.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar