 |
| Wakil Bupati Pesisir Barat, Erlina, S.P, M.H. |
Radarpesbar.com – Banyaknya keluhan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, terkait lambannya penanganan jalan nasional oleh Pemerintah, tepatnya di Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, yang putus akibat diterjang banjir pada Oktober 2017 lalu.
BACA JUGA : Sempat Lancar, Jalan Darurat Kembali Lumpuh
BACA JUGA : Sempat Lancar, Jalan Darurat Kembali Lumpuh
Pemkab Pesisir Barat kembali menyampaikan persoalan itu ke Presiden RI Joko Widodo, disela-sela kegiatan Rakornas Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2018 di Jakarta, Kamis (26/7).
Wakil Bupati (Wabup), Erlina, S.P, M.H., melalui Ponselnya mengatakan, penanganan jalan putus yang merupakan jalan lintas barat penghubung Lampung-Bengkulu, yang melintasi wilayah Pesisir Barat itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk itu masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan memaklumi hal itu karena dalam penanganannya bukan menjadi kewenangan Pemkab setempat.
“Pemkab Pesisir Barat hingga kini terus berupaya dan berkoordinasi ke Pemerintah Pusat terkait dengan penanganan jalan putus yang sangat berdampak terhadap akses transportasi diwilayah ini,” jelasnya.(Yayan/D1N)
Selengkapnya Baca Radar Lambar-Radar Pesbar Edisi Cetak Jum'at 27 Juli 2018.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar