 |
Ketua MPAL Kabupaten Pesisir Barat, Putrawan Jaya Ningrat, mengatakan kegiatan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sebagai gambaran umum, bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walau berbeda-beda tetap satu kesatuan Indonesia. |
Kegiatan yang mengusung tema “Melalui Dialog Masyarakat Kita Cegah Konflik SARA di Kabupaten Pesisir Barat”, itu dihadiri bupati Dr.Drs.Hi.Agus Istiqlal, S.H, M.H., wakil bupati Erlina, S.P, M.H., Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab, seluruh 16 marga sai batin se Pesisir Barat, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta perwakilan organisasi masyarakat (ormas).
Ketua MPAL Kabupaten Pesisir Barat, Putrawan Jaya Ningrat, mengatakan kegiatan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sebagai gambaran umum, bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walau berbeda-beda tetap satu kesatuan Indonesia.
Perbedaaan dari segi Ras, Suku, Etnis, Budaya, Adat, bahkan Agama yang menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya. Namun disamping itu, kemajemukan itu mengandung potensi terjadinya konflik kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda. Dari beberapa aspek SARA, permasalahan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah konflik Agama.
“Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya sikap saling menghargai pluralisme dalam masyarakat Indonesia yang majemuk,” kata dia.
Sai Batin Marga Way Napal itu juga menyampaikan, kemajemukan masyarakat Indonesia dilihat dari latar belakang agama merupakan realitas yang tidak dapat dielakkan dan mengandung kerawanan-kerawanan yang dapat memunculkan potensi terjadinya konflik kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan hubungan antar pemeluk agama.(Yayan/D1N)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar